LSM Gempar Bersama GMB Gelar Aksi Damai Proses PPDB Di Kantor Disdik Provinsi Sulawesi Selatan

LSM Gempar Bersama GMB Gelar Aksi Damai Protes PPDB, Di Kantor Disdik Provinsi Sulawesi Selatan

LSM gempar dan GMB melakukan Aksi Unjuk Rasa Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul. 10.55 wita bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar,

Gerakan Masyarakat Pembela Rakyat (GEMPAR) Indonesia bersama Gerakan Mahasiswa Bersatu  (GMB) pagi tadi menggelar aksi protes terkait Aplikasi, Server PPDB Online dinilai sangat amburadur,

Dalam relis berita yang diterima media detiknusantaranews ini,saat melakukan aksi demo terungkap FAKTA FAKTA dimana disebutkan ada beberapa poin,”

Telah berlangsung aksi unjuk rasa dari LSM Gerakan Masyarakat Pembela Rakyat Indonesia dipimpin oleh Saudra Sahabuddin Umar selaku Jenral lapangan dalam aksi tersebut  082187525999 ) dimana lembaga ini turun berorasi dengan jumlah massa kurang lebih 30 orang

Adapun tuntutan untuk menyikapi kebijakan PPDB Online di Dinas Pendidikan Provnsi. Sulawesi selatan yang sering eror sehingga merugikan para siswa siswi yang melakukan pendaftaran online lewat PPDB

Bentuk Aksi yang kami lakukan ini kami Orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara/ TOA
Serta membentangkan spanduk ukuran 3 x 1 M  yang bertuliskan:
Copot Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan
Serta Copot Ketua Panitia PPDB,

Sistem PPDM merugikan para orang tua siswa bagi kami PPDB 2022 Gagal, menuntun kemudahan untuk mengikuti pendidikan.

Adapun tuntutan massa aksi antara lain:menuntut dan mendesak ketua panitia PPDB untuk membuka data-data secara transparansi di depan masyarakat umum.mengecam oknum-oknum yang melakukan tindakan kecurangan pada PPDB jalur zonasi di beberapa SMAN dan SMK di Kota Makassar.

Jika terbukti bahwa adanya kecurangan yang kami temui kami menuntut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memberhentikan sekretaris dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan ketua panitia PPDB online karena PPDB online tahun 2022 ini gagal dan banyak masyarakat yang dirugikan karena jaringan yang sering error,”ungkapnya,”

Menuntut kepala dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan untuk segera memasukkan calon peserta didik baru yang dirugikan atas kejadian tersebut.

Serta mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan agar segera membuat kebijakan untuk memprioritaskan masyarakat serta wilayah disekitarnya untuk bisa menempuh pendidikan di SMA SMKN di Kota Makassar.

Sementara berjalan aksi dimana sekitar pukul 11.25 wita sekitar 5 orang perwakilan massa aksi ditemui oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan,”

Adapun  tanggapan dari bapak  Drs.  Harfansa,  MM selaku sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan yang di dampingi oleh  Kabid SMA Provinsi Sulawesi Selatan Sdr. Askar,  SE,.  MM Dengan tanggapan bahwa

Terkait dengan penyelenggaraan PPDB mulai dari minggu pertama dan minggu kedua ada beberapa hal yang jadi catatan kami, kita sudah menyampaikan kepada teman – teman kepala sekola jika ada hal hal atau permasalahan silahkan diselesaikan dengan baik,”ungkap sekdis,

Tambahnya memang untuk tahun ini beda dengan tahun tahun sebelumnya karena juknis terkait dana bos itu tidak di peruntukan untuk penyewaan aplikasi jaringan dalam hal penggunaan penerimaan siswa siswi lewat PPDB online,’

Setelah di bicarakan permasalahan ini, akhirnya kita baru mendapat respon dari pimpinan sehingga bertahap kita benahi kekurangan terutama dalam hal PPDB ini,apa yang menjadi catatan yang saudara sampaikan kami tentunya akan menyampaikan kepada pimpinan untuk di tindak lanjuti,

Terkait dengan zonasi itu bukan kemauan kami tapi itu kebijakan dari mentri pendidikan,  sehingga kedepannya kita akan bicarakan lagi bagaimana solusinya jika ada keluhan keluhan dari masyarakat,  dalam hal penambahan romber itu harus ada tempat untuk menampung anak anak kita,

Terkait dengan PPDB kami juga tidak tega tapi tetap akan kami memeratakan kebijkan ini untuk memenuhi semua  keinginan masyarakat, dan kami juga mempunyai kebijakan dalam hal penerimaan,  yang jelas bahwa tidak semua.Seharusnya Jangan mempersulit Siswa. Siswi jangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi !!!

Pewarta : Indah S. Hendrik JP

Tinggalkan komentar

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai